Ngiris rasanya ketika kita harus mendengar, rakyat menderita rawan pangan. Ada banyak pertanyaan terhadap pemerintah, mengapa kasus rawan pangan ini terus terulang. Padahal, pemerintah sendiri terus menerus gembar-gembor stock beras nasional kondisinya relatif aman.
Apakah mungkin, rakyat miskin yang terpaksa mengkonsumsi nasi aking bahkan tidak sama sekali, terlewatkan dari perhatian pemerintah baik pusat dan daerah. Sehingga pemerintah sendiri so sibuk ketika temuan rawan pangan terangkat ke media.
Pemerintah saat ini sepertinya harus segera berbenah, ketimbang terus mikirin soal politik usang yang tidak pernah ada hentinya. Penyelesaian kemiskinan yang berujung pada kelaparan, harus sudah jadi prioritas utama dan tertuntaskan dengan maksimal. Karena jika tidak, percuma rakyat ini memiliki pemerintah yang konon katanya pro rakyat.
Lemahnya tindakan pemerintah mengantisifasi rawan pangan, bisa dibuktikan pada kasus rawan pangan yang terjadi belum lama ini di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Disana, jelas masyarakat tak sanggup lagi membeli beras sebagai kebutuhan pokok mereka sehari-hari.
Kejadian ini bisa menjadi cambuk bagi pemerintah daerah maupun pusat, agar hal serupa tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Tentunya harus ada beberapa langkah yang jelas sehingga antisifasi terhadap rawan pangan ini bisa secara maksimal terlaksana.
Sebagai masukan bagi pemangku kebijakan, salah satu cara mengantisifasi soal rawan pangan ini, bisa dimulai dengan menemukan titik siklus perputataran aktivitas usaha masyarakat terutama para petani dan buruh tani. Pasalnya, hampir sebagian besar rawan pangan ini terjadi karena adanya kegagalan panen akibat musim kemarau.
Karena faktor x rawan pangan ini sudah bisa diketahui, pemerintah seharusnya jauh-jauh hari bisa mengantisifasi soal kegagalan panen tersebut. Sehingga ketika ini terjadi, distribusi bantuan bisa segera dilaksanakan. Baik itu bantuan langsung seperti sembako atau bantuan berupa pemberdayaan petani pada musim kemarau.
Sepertinya dengan apa yang dimaksud tadi, pemerintah harus segera memikirkan hal itu. Bagaimanapun, rawan pangan adalah PR besar pemerintah yang perlu secepatnya di selesaikan. Mudah-mudahan, dengan sistim antisifasi awal berupa penanganan faktor x tadi, kejadian rawan pangan tidak akan pernah ada lagi di negara ini (*)
